SorotBengkulu – Pada akhir abad ke-18, Indonesia mengalami pergolakan setelah VOC dibubarkan dan Belanda diduduki Prancis. Saat itu, Inggris pun mengincar Nusantara, dan Jawa menjadi fokus utama setelah Isle de France dan Mauritius jatuh ke tangan Inggris pada 1807. Ancaman kehilangan tanah jajahan membuat Belanda menugaskan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.
Daendels mengimplementasikan kebijakan pertahanan, seperti membangun Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan, mendirikan benteng pertahanan, pangkalan angkatan laut, dan pabrik senjata. Selain itu, ia membagi Pulau Jawa menjadi sembilan prefektur, meningkatkan gaji pegawai, dan mendirikan badan pengadilan sesuai adat istiadat setempat.
Namun, Daendels juga bertindak keras terhadap raja-raja Jawa, mengubah jabatan pejabat Belanda di kraton menjadi minister, dan mengenakan aturan perlakuan yang kontroversial. Sultan Yogyakarta Hamengkubuwana II bahkan digantikan oleh Hamengkubuwana III karena menentang kebijakan tersebut. Banten pun mengalami penghancuran karena menolak pembangunan Jalan Raya Pos.
Pada 1811, Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens, dan Inggris berhasil menyerahkan koloni Belanda ke tangan mereka melalui Perjanjian Tuntang. Thomas Stamford Raffles kemudian menjadi letnan gubernur, menerapkan kebijakan liberal, menghapus tanam paksa, rodi, dan perdagangan budak, serta mempromosikan kebebasan bertani dan mengelola tanah.
Raffles juga menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, dan membentuk sistem pemerintahan yang mengikuti model Inggris. Namun, kebijakan sewa tanah Raffles gagal karena keterbatasan keuangan, kurangnya pengalaman pegawai, dan ketidakmampuan masyarakat Indonesia menghadapi ekonomi uang.
Kekalahan Napoleon dalam Pertempuran Leipzig pada 1813 membuka peluang bagi Belanda untuk mendapatkan kembali Nusantara. Konvensi London pada 1814 memastikan pengembalian wilayah kekuasaan Belanda, kecuali Bengkulu, yang dilaksanakan pada 1816. Masa kekuasaan Raffles berakhir seiring dengan kembalinya Belanda ke Nusantara setelah masa pendudukan Inggris.
