SorotBengkulu – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk provinsi, kota, dan kabupaten, untuk menghidupkan sektor investasi swasta.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian lokal, mengatasi kendala alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini cenderung didominasi oleh belanja pegawai.
Menurut Tito, masih ada lebih dari 400 daerah kabupaten dan kota yang terkendala oleh ketergantungan pada transfer pusat untuk pembiayaan belanja pegawai mereka.
Hal ini menghambat kemampuan daerah tersebut dalam mengoptimalkan APBD untuk pembangunan infrastruktur masyarakat.
Dalam pidatonya di Rakornas Investasi 2023, Tito menyoroti perlunya perubahan paradigma pembangunan dengan melibatkan sektor swasta.
Dia menekankan bahwa agar investasi swasta dapat ditarik, pemerintah daerah harus menunjukkan konsistensi dalam meningkatkan kapasitas hukum mereka, termasuk menyusun rencana detail tata ruang dan wilayah.
Tito juga merinci bahwa pemekaran daerah seharusnya menjadi langkah menuju kemandirian fiskal. Apabila suatu daerah dapat menghasilkan pendapatan asli secara mandiri, hal tersebut akan menjadi dorongan besar untuk pembangunan di daerah tersebut.
Dalam konteks ini, Tito memberikan peringatan mengenai dampak buruk dari ketergantungan pada transfer pusat. Dia menggambarkan bahwa kemandirian fiskal adalah kunci untuk memastikan bahwa suatu daerah dapat terus maju meskipun adanya goncangan pajak atau gangguan pendapatan di tingkat nasional.
Pesan Tito kepada pemerintah daerah adalah pentingnya melibatkan sektor swasta dalam proses pembangunan, guna mencapai kemandirian ekonomi yang menjadi pondasi kemajuan suatu daerah.
Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah ini dapat membantu mengangkat perekonomian lokal dan mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia.
