SorotBengkulu – Kendaraan Dinas Tunggak Pajak. Situasi pajak kendaraan dinas di Kabupaten Kaur kembali menarik perhatian publik setelah data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat setempat mengungkapkan bahwa terdapat 485 kendaraan dinas yang tengah menunggak pembayaran pajak. Kendaraan tersebut, yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pembangunan desa di wilayah tersebut, diketahui memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan.
Pemerintah daerah Kabupaten Kaur menyikapi masalah ini dengan mengambil langkah-langkah strategis. Dalam upaya menangani masalah tunggakan pajak tersebut, pemerintah setempat memanfaatkan program pemutihan pajak yang sedang berlaku. Langkah ini diambil dengan harapan dapat mendorong para pemilik kendaraan dinas untuk segera melunasi kewajiban pajak mereka.
Kepala UPTD Samsat Kabupaten Kaur, Alex Sufikri, menjelaskan bahwa program pemutihan ini menjadi kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan untuk membersihkan catatan tunggakan pajak kendaraan dinas. “Kita berharap, dengan adanya program ini, masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak,” ungkapnya.
Data dari Samsat menunjukkan bahwa total nominal tunggakan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Kaur mencapai 217 Juta Rupiah. Besarnya nominal tunggakan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, yang kini tengah berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pemilik kendaraan untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak mereka.
Kondisi keuangan daerah yang terkait dengan pajak kendaraan dinas ini menjadi fokus pemerintah daerah. Langkah-langkah lebih lanjut dalam menangani dan meminimalkan dampak dari tunggakan pajak ini masih menjadi sorotan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat pun menantikan perkembangan selanjutnya dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaur untuk menyelesaikan masalah ini.
