SorotBengkulu – Kabupaten Kepahiang menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Bengkulu yang hingga saat ini belum melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Situasi ini muncul meski anggaran telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkap) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepahiang.
Diketahui, KPU dan Bawaslu Kepahiang telah mengajukan anggaran sebesar Rp23 miliar dan Rp7,5 miliar secara berturut-turut.
Namun, kesepakatan terkait alokasi anggaran untuk KPU sebesar Rp22 miliar dan Bawaslu sebesar Rp7 miliar telah diberikan oleh Pemkap dan DPRD Kepahiang.
Mirzan Pranoto Hidayat, selaku Ketua Bawaslu Kepahiang, menyampaikan bahwa pihaknya belum melanjutkan proses NPHD karena masih perlu berkoordinasi lebih lanjut di tingkat kabupaten dan provinsi.
“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan kabupaten dan juga pimpinan kami di tingkat provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kepahiang, Andrian Devandra, menyatakan bahwa jika KPU dan Bawaslu tidak menerima dana yang telah ditetapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Mengingat kondisi keuangan Kabupaten Kepahiang yang sedang sulit, jika KPU dan Bawaslu tetap membutuhkan dana tersebut, kita akan bicarakan lagi dengan Mendagri,” katanya.
Masih perlu diawasi perkembangan situasi ini, terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan administratif yang mungkin muncul dalam proses NPHD. Keterlibatan semua pihak terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, akan menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Kepahiang.
Sejauh ini, status belum direalisasikannya NPHD ini menjadi perhatian serius, terutama dalam memastikan kesiapan Kabupaten Kepahiang menghadapi Pemilu 2024 yang semakin mendekat.
